Ruang instalasi laboratorium RSUP Kariadi Semarang.(KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan peneliti Vaksin Nusantara untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam laporan yang dirilis BPOM pada Rabu, 14 April 2021, mereka meminta peneliti Vaksin Nusantara untuk kembali ke tahap preklinik.
Kepala BPOM Penny K. Lukito menemukan banyak kejanggalan dalam uji klinis pertama vaksin yang menggunakan teknologi sel dendritik.
“Ikuti prosedur uji klinis yang standar dengan mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang mengawasi dan menilai proses uji klinis,” ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Seperti dikutip Daeng Mohammad Faqih dari kantor berita ANTARA, Kamis (15/4/2021).
Dijelaskannya, BPOM merupakan lembaga yang mewakili negara dan diberi mandat serta kewenangan untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat vaksin. Proses penelitian dilakukan pada setiap tahapan uji klinis vaksin. Menurutnya, semua pihak harus berkomitmen dan menaati arahan BPOM sebagai kewenangan yang diberikan oleh negara.
“Semua penelitian obat atau vaksin harus mengikuti standar uji klinis. Kalau fase I belum dinyatakan memenuhi syarat, maka peneliti seharusnya memperbarui dan memperbaiki uji klinis I,” ucapnya lagi.
Namun, Terawan mengabaikan arahan BPOM dan bertekad untuk melanjutkan penelitian tentang vaksin dalam negeri. Siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dalam penelitian?
Jika terjadi sesuatu selama penelitian, semua yang terlibat harus bertanggung jawab
Epidemiolog dari Griffith University, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan jika terjadi sesuatu dalam proses penelitian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, maka semua pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut harus bertanggung jawab. Ini termasuk Terawan yang memprakarsai vaksin.
"Ini termasuk pelaksana penelitian dan institusi tempat dilakukan penelitian," kata Dicky melalui pesan suara hari ini.
Dicky juga mendorong semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan tidak mematuhi rekomendasi dari BPOM, harus kena sanksi dari pemerintah.
“Karena proses penelitian ini berbahaya, karena tidak memahami prosedur, mengerti etika riset, dan tak paham metode ilmiah,” ujarnya.
Dicky mengatakan, indikasi tidak memahami metode ilmiah tersebut terlihat dari masih mengizinkan relawan yang telah divaksinasi COVID-19 merek CoronaVac untuk diambil sampel darahnya.
“Ini kan fatal (berpengaruh ke hasil penelitian) dan harus diberi ketegasan dari pemerintah,” ujarnya.
Anggota DPR bergegas ke RSPAD Gatot Subroto untuk diambil darahnya
Pembangkangan Terawan terhadap BPOM memuncak pada Rabu, 14 April 2021. Sejumlah pejabat publik, anggota DPR, dan pengusaha mendatangi RSPAD Gatot Subroto. Mereka mengikuti langkah-langkah untuk disuntik dengan Vaksin Nusantara.
Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya mengatakan, prosedur yang dilakukan sejumlah anggota DPR hanya mengambil sampel darah. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, mengatakan jumlah darah yang diambil sebanyak 40 ml.
Albertus mengklaim penelitian Vaksin Nusantara yang masih dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto aman, terbukti ada perolehan imunitas terhadap COVID-19 baik seluler maupun humoral. Padahal, menurut dia, vaksin berbasis sel dendritik diklaim sebagai penemuan baru yang luar biasa.
Bahkan, menurut Albertus, Indonesia akan sejajar dengan negara lain yang bisa memproduksi vaksin secara mandiri, apapun merk vaksinnya. Baik Vaksin Merah Putih maupun Vaksin Nusantara.
“Indonesia akan sejajar dengan negara-negara besar dan memiliki harga diri bangsa, sekaligus akan membantu perekonomian nasional,” ujarnya.
Albertus juga tidak mempermasalahkan bahwa penelitian tetap berjalan meski tidak mendapat persetujuan BPOM. “Ini kan penelitian sebagaimana sebuah penelitian S3. Yang dibutuhkan adalah ethical clearance dari komisi etik penelitian kesehatan,,” ujarnya melalui pesan singkat hari ini, Kamis (15/4/2021).
Sementara itu, sejumlah anggota DPR yang sudah menjadi relawan akan diminta kembali ke RSPAD Gatot Soebroto pekan depan. Tujuannya agar sampel darah yang telah diambil dan diberi antigen akan disuntikkan kembali ke dalam tubuh mereka.
Perlu diketahui, komisi etika penelitian kesehatan ada di RSPAD, sehingga harus bisa mengawasi proses penelitian yang berlangsung disana.
Relawan Vaksin Nusantara ada yang telah disuntik Vaksin Sinovac
Jumlah individu yang bersedia menjadi relawan Vaksin Nusantara terus bertambah. Mulai dari latar belakang militer, pengusaha, politisi hingga mantan pejabat karir di bidang kesehatan. Berikut daftar pejabat yang datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk mengikuti penelitian Vaksin Nusantara:
Aburizal Bakrie
Gatot Nurmantyo
Sufmi Dasco Ahmad
Emanuel Melkiades Lakalena
Saleh Daulay
Adian Napitupulu
Nihayatul Wafiroh
Arzetty Bilbina
Siti Fadilah Supari
Dahlan Iskan
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengunjungi RSPAD Gatot Subroto pada Kamis (15/4/2021). Ia mengaku datang ke rumah sakit untuk memberikan dukungan kepada Terawan meski penelitiannya tidak disetujui BPOM.
“Saya orang tua yang memiliki komorbid, saya tahu tidak bisa dengan vaksin yang ada. Nah ini ada suatu harapan atau kemungkinan bahwa ini lebih personal dan memang harus personal,” kata Siti seperti dikutip dari stasiun Kompas TV hari ini.
Namun, dua dari relawan yang mendaftar ternyata telah divaksinasi dengan Sinovac. Mereka adalah politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay, dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh. Padahal, dalam protokol penelitian, penelitian yang melibatkan orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19 dianggap tidak valid. BPOM juga mencatat hal ini dalam laporan pemeriksaannya.
Situs Domino 99 | Agen Poker Online | Bolatangkas Online | Nobel Kiu
No comments:
Post a Comment