Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sektor pertanahan, pemerintah telah membentuk badan baru yaitu bank tanah. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim jika dengan adanya bank tanah ini akan menguntungkan masyarakat banyak.
Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menjelaskan, dengan adanya Bank Tanah masyarakat dapat membangun rumah di daerah perkotaan dengan harga yang tidak tinggi seperti saat ini. Sofyan juga mengatakan bahwa dengan adanya Bank Tanah tak akan membuat mafia tanah berkuasa atas banyak tanah di Indonesia.
Menurut dia, jauh sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja yang mengamankan pembentukan Bank Tanah, berbagai tanah yang tak terawat atau terlantar di Indonesia merupakan sasaran yang di incar para mafia tanah, dengan membeli di harga murah dan kemudian mereka akan menjualnya dengan harga melambung sangat jauh.
"Jadi kalau ada tanah tidak diurus, ada transisi yang baik, pemerintah masuk, semua terlibat dari awal. Biasanya mafia tanah kuat dia yang kuasai banyak tanah," ucap dia saat konferensi pers, dikutip Sabtu 17 Oktober 2020.
Sofyan juga mengungkapkan jika selama ini tanah-tanah yang terlantar sangat sering menjadi sengketa. Dan akhirnya yang berhasil memiliki tanah tersebut adalah mereka yang memiliki kekuatan besar sehingga terdapat sisi ketidakadilan.
"Selama ini dirampok orang siapa yang kuat dia dapat. Itu di Sukabumi ada 1.000 hektare orang tahu enggak yang nguasain di sana siapa. Makanya nanti kita masukan ke bank tanah," ucap Sofyan.
Maka dari itu, Sofyan mengatakan bahwa dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengamanatkan Bank Tanah yang akan berbentuk badan ini, akan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan.
Misalnya, untuk tanah tak terawat akan digunakan sebagai kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria. Dimana hal tersebut juga menguntungkan bagi investor karena mereka akan diberikan sewa secara gratis selama 20 tahun.
"Maka kita butuh Bank Tanah untuk ambil tanah-tamah terlantar, tak diurus, tak bertuan dan kalau dilepas bisa kita gunakan dan ini untuk digunakan kepentingan publik sosial dan reforma agraria," ucapnya.
No comments:
Post a Comment