Nobel Kiu - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (26/1/2021). (Photo credit: Alex Edelman/POOL/AFP/File)
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan Prancis tetap menjadi mitra penting bagi Washington. Pernyataan itu disampaikan sebagai upaya Gedung Putih meredam kemarahan Prancis, karena bisnis alutsista dengan Australia terganggu.
Kemarahan Paris mengacu pada Pakta Aukus, perjanjian pertahanan AS-Inggris-Australia untuk membendung agresivitas China di kawasan Asia Pasifik. Salah satu klausul dalam Pakta Aukus adalah bahwa Australia akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari AS. Padahal, Canberra sebelumnya telah memesan kapal selam dari Prancis.
Di sisi lain, Prancis juga marah karena Pakta Aukus tidak melibatkan anggota Uni Eropa (UE).
“Kami sangat, sangat menyambut negara-negara Eropa yang memainkan peran penting di Indo-Pasifik. Kami berharap dapat melanjutkan kerja sama erat dengan NATO, dengan UE. Prancis, khususnya, adalah mitra penting dalam hal ini dan banyak hal lainnya," kata Blinken, Kamis (16/9/2021) saat menggelar konferensi pers dengan pejabat Australia, dikutip Al Jazeera.
Prancis marah dengan AS
Dikutip dari Reuters, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, merasa negaranya ditikam dari belakang oleh Presiden AS Joe Biden. Dia juga menyebut Biden tidak lebih baik dari pendahulunya Donald Trump.
Sebagai informasi, pada tahun 2016 Australia mengadakan perjanjian dengan Prancis untuk memesan kapal selam bertenaga diesel yang dirancang oleh perusahaan Prancis Naval Group. Nilai kontraknya mencapai 40 miliar dollar AS (sekitar Rp 570 triliun), tercatat sebagai kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Australia.
Tak ayal Le Drian marah kepada AS, karena Pakta Aukus menjadi pertimbangan utama bagi Australia untuk membatalkan pesanan tersebut.
“Keputusan brutal, sepihak, dan tak terduga ini mengingatkan saya pada apa yang dulu dilakukan Trump. Ini merusak kepercayaan dan saya sangat marah," kata Le Drian di radio franceinfo.
Alasan Australia membatalkan kontrak dengan Prancis
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjelaskan bahwa lebih banyak kapal selam bertenaga nuklir diperlukan untuk menanggapi dinamika keamanan regional, daripada kapal selam bertenaga konvensional.
Di sisi lain, Morrison mengakui, keputusan untuk membatalkan kontrak dengan Prancis bukanlah pertimbangan yang mudah.
“Sebagai negara demokrasi liberal yang berpikiran sama, Australia dan Prancis berbagi komitmen bersama terhadap tatanan global berbasis aturan, yang telah memberikan stabilitas dan kemakmuran ke Indo-Pasifik,” kata Morrison.
Keputusan memilih kapal selam AS, seperti yang dijelaskan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton, tidak lepas dari manfaat jangka panjang bagi keamanan Negeri Kanguru.
“Pada akhirnya, keputusan yang kami buat didasarkan pada kepentingan terbaik keamanan nasional kami, dan keamanan serta perdamaian yang berlaku di Indo-Pasifik,” jelasnya.
Tanggapan China terhadap Pakta Aukus
Kementerian Luar Negeri China mengecam Pakta Aukus yang akan mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Kerja sama kapal selam nuklir antara AS, Inggris, dan Australia secara serius merusak stabilitas regional, mengintensifkan perlombaan senjata, dan merusak upaya non-proliferasi internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian.
Dia juga menyebut perjanjian itu kemitraan yang sangat tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, pejabat AS bersikeras bahwa kapal selam yang akan dimiliki Australia tidak membawa senjata nuklir, hanya tenaga nuklir. Sebagai informasi, Australia adalah penandatangan Non-Proliferation Treaty of Nuclear Weapons (NPT).
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menjelaskan, Pakta Aukus bukan berarti ketiga negara menutup pintu dialog dengan China. Australia, kata Payne, masih sangat terbuka untuk dialog konstruktif dengan Beijing.
"Australia terus mencari dialog dengan China tanpa prasyarat," katanya.
No comments:
Post a Comment