Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman telah bercerita tentang Front Pembela Islam (FPI) yang akan menghukum PKI. Pangdam Jaya meminta kepada FPI untuk tidak asal menindak, dan menunjukkan keberadaan PKI.
"Saya tanya kemarin ada perwakilan, saya bilang ini PKI sudah berkeliaran sehingga saya harus bergerak, eh saya bilang 'sampean tidak boleh melakukan itu, aparat penegak hukum yang wajib melakukan itu, kalau tidak kepolisian adalah tentara ya, atau TNI,'" ucap Dudung dalam Acara Ngopi bareng Pangdam Jaya di Markas Kodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (25/11/2020).
Apabila memang terdapat PKI, Pangdam Jaya meminta kepada FPI agar tidak mengambil langkah hukum sendiri. Buktikan untuk keberadaan PKI lalu aparat penegak hukum yang kemudian akan bertindak.
"Tidak boleh nangkap PKI, PKI mana, kalau ada PKI tunjukkan di mana PKI itu, pasti akan ketahuan ya. Tidak boleh FPI ngambil PKI atau menghukum, membunuh, itu tidak, tidak boleh, harus kepolisian atau TNI, tidak boleh menghalalkan segala cara," ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF Ulama, beserta dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) pernah menggelar acara yang bertajuk 'Apel Siaga Ganyang Komunis'. Dalam apel tersebut, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis didaulat untuk menjadi inspektur apel.
Sobri menyampaikan orasinya di hadapan massa. Dia mengungkap tentang kajian Imam Besar FPI mengenai kebangkitan PKI.
"Upaya-upaya licik yang dilakukan kelompok anti-Tuhan pada lima tahun lalu, Imam Besar Al Habib Rizieq Shihab bersama teman-temannya membuat kajian indikasi kebangkitan komunis di Indonesia, mulai dari marak logo PKI, lalu penghapusan sejarah pada kurikulum sekolahan, lalu hilangnya film G30-S PKI yang menandakan bahaya, Indonesia sampai kudeta dua kali," ucap Sobri di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
"Upaya-upaya untuk mencabut Tap MPR 65 Tahun '66, lalu adanya upaya mendesak pemerintah Indonesia minta maaf kepada komunis, kepada PKI," tambahnya.
Sobri menilai bahwa sekarang ini terdapat upaya unsur PKI tengah menyusup dalam pemerintahan. Hingga akhirnya, terdapat wacana untuk mengubah dasar negara.
"Lalu saat ini muncul setelah mereka berhasil menyelusup ke institusi baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mulai mengutak-atik dasar negara kita," ujar Sobri.
No comments:
Post a Comment